Wawasan Nusantara 4

             

                             Nama :  Meyanda Nur Saputra

                        Kelas :  2IC11                       

                        NPM :  26414609                

Universitas Gunadarma

Teknik Mesin

Bekasi

2016



BAB II

WAWASAN NUSANTARA 4

A.  Asas Wawasan Nusantara 

   Asas wawasan nusantara adalah ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara demi mewujudkan ketaatan dan kesetiaan kepada setiap komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia (golongan/suku) terhadap kesepakatan (commitmen) bersama. Macam-macam asas wawasan nusantara adalah sebagai berikut : 

• Kepentingan/tujuan yang sama
• Keadilan
• Kejujuran
• Solidaritas
• Kerja sama 
• Kesetiaan terhadap kesepakatan

B.  Hakikat Wawasan Nusantara

     Hakikat wawasan nusantara adalah hakikat yang selalu utuh dengan menyeluruh dalam lingkup nusantara untuk kepentingan nasional, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya sepert kepentingan daerah, golongan, dan perorangan.

C. Landasan Wawasan Nusantara 

Wawasan nusantara dilandasi dengan dua landasan antara lain sebagai berikut :

• Landasan Idil adalah pancasila
• Landasan Konstitusional adalah UUD 1945

D.  Kedudukan Wawasan Nusantara 

    Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan nusantara adalah sebagai berikut : 

• Pancasila sebagai falsaah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idil
• UUD 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
• Sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional
• Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional
• GBHN (garis-garis besar haluan negara) sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional.

F.  Unsur Dasar Wawasan Nusantara 

    Unsur Dasar Wawasan Nusantara terbagi menjadi 3 bagian :

1. Wadah

   Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan didalamnya. Setelah bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagi kegiatn kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah lembaga dalam wujud infrastruktur politik. Letak geografis negara berada di posisi dunia antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan antara dua benua, yaitu banua Asia dan benua Australia. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.

2. Isi

   Aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan nasional. 

    Isi wawasan nusantara tercemin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia meliputi,

cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dan pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

3.  Tata Laku     

   Tata laku wawasan nusantara mencakup dua hal yaitu, segi batiniah dan lahiriah. Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi, yang terdiri dari tata laku tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa indonesia, sedang tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan , perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan. Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta kepada bangga dan tanah air sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalm segala aspek kehidupan nasional.

Demikian penjelasan tentang wawasan nusantara. Semoga bermanfaat bagi para pembaca .

sumber :

http://www.elearning.gunadarma.ac.id/index.php?option=com_wrapper&Itemid=36

https://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_Nusantara

https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=ZIs1V9LwKYnTvgTo5LqwCw

Baca Selengkapnya »

Wawasan Nusantara 3

                    Nama :  Meyanda Nur Saputra

                Kelas :  2IC11                       

                NPM :  26414609                

Universitas Gunadarma

Teknik Mesin

Bekasi

2016

BAB II

Wawasan Nusantara 3

A. Penerapan/Implementasi Wawasan Nusantara

Dalam implementasi wawasan nusantara, perlunya memperhatikan hal-hal berikut..

a. Kehidupan Politik

  Pelaksanaan politik diatur dalam UU partai politik, pemilihan umum, pemilihan presiden dimana pelaksanaannya sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Misalnya dalam pemilihan presiden, DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, agar tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa indonesia.  

Pelaksanaan kehidupa bermasyarakat dan bernegara harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa pengecualian. 

   Mengembangkan sikap HAM dan pluralisme dalam mempersatukan dan mempertahankan berbagai suku, agama, dan bahasa, sehingga terciptanya dan menumbuhkan rasa toleransi. 

Memperkuat komitmen politik dalam partai politik dan pada lembaga pemerintahan untuk meningkatkan kebangsaan, persatuan dan kesatuan. 

Meningkatkan peran indonesia dalam dunia internasional dan memperkuat korps diplomatik dalam upaya penjagaan wilayah Indonesia khususnya pulau terluar dan pulau kosong. 

b. Kehidupan Ekonomi 

    Harus sesuai berorientasi pada sektor pemerintahan, perindustrian, dan pertanian serta pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara daerah, sehingga dari adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. 

         Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.  

c. Kehidupan Sosial 

     Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. 

d. Kehidupan Pertahanan dan Keamanan

   Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk beperan aktif karena merupakan kewajiban setiap warga negara seperti meningkatkan kemampuan disiplin, memelihara lingkungan, dan melaporkan hal-hal yang mengganggu kepada aparat dan belajar kemiliteran. 

     Membangun rasa persatuan dengan membangun rasa solidaritas dan hubungan erat antara warga negara berbeda daerah dengan kekuatan keamanan agar ancaman suatu daerah atau pulau menjadi ancaman bagi daerah lain untuk membantu daerah yang diancam tersebut. 

    Membangun TNI profesional dan menyediakan sarana dan prasarana bagi kegiatan pengamanan wilayah indonesia, khususnya pulau dan wilayah terluar Indonesia.

B.  Tujuan dari Penerapan/Implementasi Wawasan Nusantara

1. Mengerti dan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dan hubungan warga negara dengan negara
2. Mengerti dan memahami bahwa kehidupan memerlukan konsepsi wawasan nusantara sehingga sebagai warga negara yang memiliki cara pandang

Baca Selengkapnya »

Wawasan Nusantara 2

                             Nama :  Meyanda Nur Saputra

                        Kelas :  2IC11                       

                        NPM :  26414609                

Universitas Gunadarma

Teknik Mesin

Bekasi

2016


BAB II

Wawasan Nusantara 2

A. Wawasan Nasional Indonesia

1. Paham Kekuasaan Indonesia 

            Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang damai berdasarkan : " Bangsa Indonesia cinta damai,akan tetapi lebih cinta kemerdekaan"

      2.  Geopolitik Indonesia 

       

           Indonesia menganut "Archipelago Concept"  yaitu laut sebagai penghubung antar pulau sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan

     3.  Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia

       a. Berdasarkan Falsafah Pancasila

           Pancasila merupakan dasar dalam terjadinya wawasan nusantara dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain sebagai berikut :

• Mengutamakan pada kepentingan masyarakat dari pada kepentingan individu dan golongan   
• Pengambilan keputusan berdasarkan dalam musyawarah mufakat.
• Penerapan HAM (Hak Asasi Manusia). misalnya pemberian kesempatan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

    b. Berdasarkan Aspek Kewilayahan
        Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas dari pada wilayah daratannya,maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting  bagi kehidupan bangsa dan negara. Wilayah Indonesia pada saat merdeka mash berdasarkan peraturan tentang wilayah tertorial yang dibuat oleh belanda yaitu " Terrioriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantle 1939", dimana lebar wilayah laut Indonesia adalah 3 mil diukur dengan garis air rendah masing -  masing pulau.

                  Wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam,yaitu :

• Zona Laut Teritorial
• Zona Landas Kontinen
• Zona Ekonomi Eksklusif

B.  Pengertian Wawasan Nusantara 

1. Menurut Prof.Dr. Wan Usman

            Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.

     2.  Menurut Kelompok kerja LEMHANAS 1999

          Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

C. Fungsi dari Wawasan Nusantara

     Fungsi wawasan nusantara adalah adalah sebagai motivasi, dorongan, pedoman, serta rambu-rambu dalam menentukan segala tindakan, keputusan, kebijaksanaan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

           

Baca Selengkapnya »

Wawasan Nusantara 1

                       

                             Nama :  Meyanda Nur Saputra

                        Kelas :  2IC11                       

                        NPM :  26414609                

Universitas Gunadarma

Teknik Mesin

Bekasi

2016



BAB II

WAWASAN NUSANTARA 1

A. Latar Belakang Wawasan Nusantara

    Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa,yaitu wawas (mawas) yang artinya melihat atau memandang,jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Dalam kehidupan bernergara keanekaragaman memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu  guna memelihara keutuhannya.

     Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategi sehingga wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kejayaannya.

B. Landasan Wawasan Nasional 

1. Machiavel (abad XVII)

             a. Dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan segala cara dihalalkan

             b. Untuk menjaga kekuasaan rezim,politik adu domba adalah sah

             c. Dalam dunia politik,yang kuat pasti dapat bertahan dan menang

    2.  Napoleon Bonparte (abad XVII)

         

         Kekuatan politik harus didampingi dengan kekuatan logistik dan ekonomi, yaitu didukung oleh            sosial budaya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa untuk membentuk kekuatan            pertahanan keamanan dalam menduduki dan menjajah bangsa lain.

    3.  Jendral Clausewitzh (abad XVII)

         Seperti yang ditulis dalam bukunya yang berjudul "Vom Kriegen" (tentang perang) setelah ia               bergabung dengan tentara rusia karena sebelumnya sempat diusir dari pasukan Napoleon, ia                 menulis bahwa perang adalah kelanjutan politik dan menurut nya perang sah sah saja untuk                 mencapai tujuan nasional

    4.  Fuerback dan Hegel (abad XVII)

         Menurutnya keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar surplus ekonominya,                terutama diukur dengan seberapa banyak emas yang dimiliki oleh negara itu sendiri.

    5.  Lenin (abad XIX)

         Menurutnya perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Perang bahkan                            pertumpahan darah / revolusi negara lain di seluruh dunia adalah sah.

    6.  Lucian W.Pye dan Sidney

         Pada tahun 1972 di dalam bukunya yang berjudul "Political Cultural dan Political Development            dinyatakan bahwa ketetapan suatu sistem politik hanya dapat dicapai apabila berakar pada                    kebudayaan poliyik bangsa yang bersangkutan.

Baca Selengkapnya »